Legislator Golkar Menolak Wapres Gibran Berkantor di IKN, Ini Alasannya

Rabu, 15 Mei 2024. Usulan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) menuai beragam tanggapan. Salah satunya datang dari anggota legislatif Partai Golkar yang secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya.

Anggota dewan tersebut berpendapat bahwa langkah ini kurang efektif dan efisien. Menurutnya, keberadaan Wapres di IKN justru dapat menimbulkan potensi koordinasi yang rumit dengan berbagai kementerian dan lembaga yang masih berpusat di Jakarta.

“Koordinasi akan menjadi tantangan tersendiri. Bayangkan jika Wapres harus bolak-balik IKN-Jakarta untuk rapat atau bertemu dengan menteri. Ini akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit,” ujarnya.

Lebih lanjut, legislator tersebut menekankan pentingnya fokus pada pemindahan pusat pemerintahan secara bertahap dan terencana. Ia menyarankan agar Wapres tetap berkantor di Jakarta untuk memastikan kelancaran transisi dan koordinasi yang optimal.

“Saat ini, yang terpenting adalah memastikan pemindahan berjalan lancar. Kehadiran Wapres di Jakarta akan lebih strategis dalam mengawal proses ini,” tambahnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Partai Golkar tetap mendukung penuh pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional. Ketidaksetujuan ini lebih didasarkan pada pertimbangan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan roda pemerintahan.

Perdebatan mengenai lokasi kantor Wapres ini menunjukkan kompleksitas dalam proses pemindahan ibu kota. Berbagai aspek, termasuk koordinasi, efisiensi, dan efektivitas, perlu dipertimbangkan secara matang agar tujuan pemindahan ibu kota dapat tercapai secara optimal.