Gubernur Kalsel Terancam Jadi Buronan KPK, Praperadilan Terancam Gugur

MAKI Desak KPK Tetapkan Gubernur Kalsel sebagai DPO

Jakarta, 15 Februari 2023

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Langkah ini dinilai penting untuk menggugurkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh sang gubernur.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyatakan bahwa penetapan DPO akan membuat permohonan praperadilan menjadi tidak dapat diterima. Hal ini karena praperadilan hanya dapat diajukan oleh tersangka yang telah ditahan atau dicegah bepergian ke luar negeri.

Boyamin juga mengkritik KPK yang dinilai lamban dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Kalsel. Ia mendesak KPK untuk segera melakukan penangkapan dan menetapkan tersangka agar proses hukum dapat berjalan dengan cepat dan adil.

Sementara itu, KPK belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan MAKI. Namun, sebelumnya KPK telah menyatakan bahwa pihaknya masih mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi-saksi terkait kasus tersebut.