Resign Berujung Denda Penalti: Dilema Hukum yang Menggoda

Dilema Resignasi: Denda Penalti vs Hukum

Mengundurkan diri dari pekerjaan merupakan hak setiap karyawan. Namun, beberapa perusahaan menerapkan kebijakan denda penalti bagi karyawan yang mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir. Apakah praktik ini sesuai dengan hukum?

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, karyawan berhak mengundurkan diri dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada perusahaan. Namun, undang-undang tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai denda penalti.

Dalam praktiknya, denda penalti sering kali dianggap sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami perusahaan akibat pengunduran diri karyawan. Namun, pengenaan denda penalti harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

• Denda penalti harus tercantum dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.
• Besar denda penalti harus wajar dan tidak memberatkan karyawan.
• Pengenaan denda penalti harus dilakukan secara proporsional dengan kerugian yang dialami perusahaan.

Jika denda penalti tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka pengenaannya dapat dianggap tidak sah dan dapat digugat oleh karyawan.

Oleh karena itu, sebelum mengundurkan diri, karyawan perlu memperhatikan dengan cermat ketentuan mengenai denda penalti dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Jika terdapat keraguan, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum ketenagakerjaan.