Pendidikan di Ujung Tanduk: UN Kembali, DPR Desak Keadilan Akses

Puspena.com Semoga kebahagiaan menghampirimu setiap saat. Di Tulisan Ini mari kita bahas tren berita yang sedang diminati. Penjelasan Mendalam Tentang berita Pendidikan di Ujung Tanduk UN Kembali DPR Desak Keadilan Akses Segera telusuri informasinya sampai titik terakhir.

1.1. Pendidikan Merata Jadi Prioritas Sebelum Kembalikan UN

Pendidikan Merata Jadi Prioritas Sebelum Kembalikan UN

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyuarakan perlunya akses pendidikan yang merata sebelum mengembalikan Ujian Nasional (UN). Mereka menekankan bahwa kesenjangan pendidikan di berbagai daerah harus diatasi terlebih dahulu.

Mu'ti, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan bahwa UN tidak boleh menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan pendidikan. Ia berpendapat bahwa kualitas pendidikan harus ditingkatkan secara menyeluruh, termasuk pemerataan akses dan kualitas.

Mu'ti juga menyoroti pentingnya memperkuat peran guru dan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ia menekankan bahwa guru harus diberikan pelatihan dan dukungan yang memadai, serta sekolah harus dilengkapi dengan fasilitas dan sumber daya yang layak.

Anggota DPR lainnya, Arsul Sani dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), juga mendukung pandangan Mu'ti. Ia menyatakan bahwa UN harus dipertimbangkan kembali jika kesenjangan pendidikan belum teratasi.

Sani menambahkan bahwa pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan, terutama untuk daerah-daerah tertinggal. Ia juga mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif kepada sekolah-sekolah yang berhasil meningkatkan kualitas pendidikan.

Perdebatan mengenai pengembalian UN masih terus berlanjut. Namun, anggota DPR menegaskan bahwa akses pendidikan yang merata dan peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama sebelum mengambil keputusan.